RZNEWS – PT Pertamina Hulu Rokan Wilayah Kerja Rokan menerima Sertipikat Hak Pakai (SHP) 4 bidang tanah sebagai Barang Milik Negara (BMN) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, pada Selasa (24/1/24) di Pekanbaru.
Empat sertipikat BMN tanah yang diterima PHR adalah, tiga sertipikat lapangan Duri dengan luas 74.947.032 m2 dari Kantor Pertanahan Bengkalis.
Kemudian, satu sertipikat Sumur Eksplorasi Sidingin North-1 yang merupakan pengadaan lahan baru seluas kurang lebih 14.707 m2 dari Kantor Pertanahan Rokan Hilir.
Setelah menerima sertipikat dari Kepala Kanwil BPN Riau Asnawati, EVP Upstream Business PHR WK Rokan Edwil Suzandi, menyerahkan kepada Kepala Departemen Pertanahan SKK Migas Farida.
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut Yanin Kholison. SKK Migas merupakan Kuasa Pengguna BMN Tanah dari Menteri Keuangan RI.
EVP Upstream Business PHR WK Rokan Edwil Suzandi mengapresiasi atas kolaborasi yang baik antara PHR, BPN dan SKK Migas terkait sertipikat BMN Tanah WK Rokan ini.
Menurutnya, aspek kemudahan akses lahan dan legalitas pertanahan sangat penting bagi PHR untuk mendukung kelancaran operasi dalam upaya mencapai target produksi nasional 1 juta barel minyak per hari di Tahun 2030.
“Pemberian sertipikat BMN tanah ini menguatkan semangat dan komitmen PHR untuk memaksimalkan kinerja operasi dalam mendukung ketahanan energi nasional di tahun 2024,” kata Edwil.
PHR tahun ini ditargetkan pemerintah meningkatkan produksi 167 ribu barel minyak per hari (BOPD). Untuk itu, PHR sangat membutuhkan dukungan dari BPN dan SKK Migas agar bisa menyelesaikan persoalan pertanahan di lokasi, terutama terkait dengan penambahan sumur baru untuk kelancaran operasi.
“Manajemen mengapresiasi kolaborasi baik ini hingga bisa menyelesaikan beberapa sertipikat. Ini adalah bagian dari komitmen kami meningkatkan produksi WK Rokan,” kata Edwil.
Ditambahkan, saat ini PHR menjadi produsen migas terbesar di Indonesia. Hal ini tak lepas dari dukungan dan kolaborasi yang baik dari segenap stakeholder.
Selain berupaya mengamankan energi nasional, dalam operasinya PHR terus berikhtiar memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Kolaborasi baik ini turut mendorong PHR mampu menjadi produsen minyak tertinggi di Indonesia. Desember lalu, PHR telah memberikan Participating Interest (PI) 10 persen kepada Provinsi Riau sebesar Rp 3,5 triliun. Tentu ini sebuah prestasi yang membanggakan untuk bisa berkontribusi langsung bagi daerah,” sebut Edwil.
Kepala Kanwil BPN Riau Asnawati menyatakan siap mendukung penuh legalitas seluruh aset BMN tanah hulu migas yang dioperasikan PHR. Untuk percepatan sertipikat aset maka perlu didukung kerja sama baik antara PHR, SKK Migas, dan BPN.
Proses sertifikasi BMN Tanah Hulu Migas menjadi prioritas dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, PPBMN Kementerian ESDM dan juga SKK Migas Formalitas.
Ditargetkan Tahun 2024 ini, sertifikasi BMN Tanah Hulu Migas dapat mencapai 50 persen dari total BMN tanah yang dioperasikan KKKS seluruh Indonesia.
PHR WK Rokan mendapatkan perhatian khusus dikarenakan sebagian besar BMN Tanah Hulu Migas berada dalam pengelolaan PHR WK Rokan di Provinsi Riau.
“Kami harap seluruh aset BMN tanah dikelola Pertamina dapat diselesaikan dengan tepat waktu, clean dan clear terhadap dokumen diajukan, sehingga proses percepatan legalisasi asetnya dapat dengan mudah dilaksanakan oleh kantor pertanahan,” katanya.
Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Yanin Kholison mengapresiasi penyerahan sertipikat BMN tanah hulu Migas dari BPN kepada PHR demi mendukung peningkatan produksi energi nasional.
Dia mengatakan, sebagian target pengeboran migas di Indonesia ada di bawah pengawasan SKK Migas Sumbagut atau dalam hal ini sebagian besar berada di Blok Rokan.
Berdasarkan data rencana Tahun 2024, di Blok Rokan akan dibor mencapai sekitar 575 sumur pengembangan dan 4 sumur eksplorasi.
“Dukungan dari BPN terhadap Blok Rokan menjadi sangat penting demi memperlancar operasi migas untuk mencapai target produksi nasional,” kata Yanin.
Kepala Departemen Pertanahan Divisi Formalitas SKK Migas Farida menilai bahwa proses sertipikasi ini diharap dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari pengamanan administrasi hukum atas BMN tanah hulu migas.
Pengamanan aset BMN menjadi bagian penting dalam memastikan dukungan kelancaran operasi di WK Rokan sehingga upaya peningkatan produksi sesuai target bisa tercapai.
“Kami sampaikan penghargaan tinggi kepada Kanwil BPN Riau atas dukungan kegiatan industri hulu migas. Mudah-mudahan kolaborasi pengamanan aset BMN dan program sertipikat tanah ini dapat terus terlaksana dan bisa menyelesaikan permasalahan pertanahan sesuai target,” demikian Farida. rz
