RZNEWS – Ratusan masyarakat pemilik lahan di Desa Merambung Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis terus merangsek masuk ke area perkebunan sawit dibantu alat berat meski dihadang puluhan pekerja mengatasnamakan PT Agrinas Palma Nusantara, Sabtu (7/7) sekitar pukul 09.00 Wib.
Aksi terobos ke kawasan perkebunan sawit ini juga sempat ricuh karena terjadi dorong dorongan antar warga dengan pekerja yang menutup jalan masuk dengan portal besi.
Ketegangan antar warga dan pekerja akhirnya mereda setelah alat berat masuk ke areal perkebunan dan sejumlah ibu ibu pemilik lahan berjalan kaki ke dalam menuju rumah rumah yang ada di kawasan itu.
“Sejak lahan kami dikuasai, rumah rumah di dalam perkebunan juga disuruh penjaga mereka untuk dikosongkan. Hari ini kami tidak bisa menahan diri lagi dan akan merebut kembali hak kami,” kata seorang ibu ibu.
Persoalan penguasaan sepihak lahan perkebunan kelapa sawit ini milik masyarakat tergabung dalam CV Sepakat Bersama Ali. Selama 11 bulan, atau sejak Januari 2026 lahan mereka dikuasai oleh Agrinas Palma Nusantara.
Para pemilik kebun tersebut menyatakan, lahan tersebut merupakan tanah milik masyarakat yang dilengkapi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan dibangun menggunakan dana pribadi, mulai dari pembukaan lahan, penanaman sawit hingga perawatan tanaman bertahun-tahun.
Koordinator warga pemilik tanah Ali Amran menyebut persoalan ini bukan sekadar perebutan pengelolaan perkebunan, melainkan menyangkut hak kepemilikan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sebagian besar pemilik merupakan pensiunan yang mengandalkan hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kami adalah pemilik kebun tersebut dengan SKGR sebagai dokumen kepemilikan yang sah di Provinsi Riau. Kami yang membangun kebun, menanam, merawat dan memupuk tanaman sawit itu,” kata Ali Amran kepada wartawan.
Dijelaskan, para pemilik mengaku penguasaan kebun oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berlangsung dengan tekanan. Mereka mengklaim mendapat intimidasi serta ancaman dipidanakan apabila tidak bersedia menandatangani berita acara penguasaan kembali oleh pemerintah.
Para pemilik juga menyatakan telah menyampaikan keberatan karena menganggap lahan tersebut merupakan milik masyarakat, bukan aset perusahaan.
Namun, menurut mereka, keberatan yang disampaikan tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
“Kami sudah protes dan menyatakan keberatan karena kebun tersebut adalah milik rakyat, bukan perusahaan. Namun surat keberatan kami tidak digubris,” sebutnya.
Selain kehilangan hak kelola lahan, warga juga mengaku para pekerja yang sebelumnya membantu merawat perkebunan turut diusir. Para pemilik menyebut pengusiran tersebut melibatkan pengerahan orang-orang.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah para pemilik menilai kondisi perkebunan mengalami penurunan selama berada dalam pengelolaan pihak lain. Mereka menyebut tanaman tidak dirawat dan tidak mendapatkan pemupukan sebagaimana mestinya, sementara hasil buah sawit tetap diambil.
Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi membuat produktivitas kebun terus menurun. Bahkan, untuk mengembalikan kondisi perkebunan seperti semula, diperlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.
“Kebun sawit masyarakat terlantar, tidak dirawat, tidak dipupuk dengan semestinya. Kebun hanya diambil buah sawitnya saja. Dengan kenyataan ini, kebun tidak akan bertahan lama dan semakin rusak,” ungkapnya Ali lagi.
Berbagai upaya, kata mereka, telah ditempuh untuk mendapatkan kembali hak pengelolaan. Mulai dari mendatangi kantor Agrinas di Jakarta, mengunjungi kantor Satgas PKH di Pekanbaru, hingga mendatangi kantor Agrinas Pekanbaru.
Namun, rangkaian upaya tersebut disebut belum menghasilkan solusi konkret.
Para pemilik juga mengaku telah mengirimkan surat kepada Ketua Pelaksana PKH di Kejaksaan Agung Jakarta dengan melampirkan dokumen pendukung.
Mereka turut mengajukan permohonan audiensi kepada Direktur Operasi Agrinas Pusat, tetapi hingga lebih dari satu bulan surat tersebut dikirimkan, belum mendapatkan tanggapan yang diharapkan.
“Kami berharap ada solusi win-win. Kami sudah melakukan berbagai upaya, tetapi tidak juga ada respons. Tidak ada lagi pilihan lain bagi kami selain masuk ke kebun untuk mengambil kembali hak kami agar kebun tetap terjaga dan kami bisa mendapatkan sumber penghasilan,” demikian Ali Amran.
Dalam keterangan terpisah, Romi Gusnedi menyampaikan bahwa pemilik kebun yang tergabung dalam CV Sepakat Bersama Ali berjumlah 59 orang. Ia menyebut sebagian besar pemilik merupakan pensiunan BNI yang menggunakan dana pensiun, tabungan, bahkan pinjaman untuk membeli lahan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber penghasilan pada masa tua.
Romi menjelaskan, penguasaan lahan yang mereka persoalkan disebut mulai terjadi pada 12 Januari 2026. Menurutnya, sejak saat itu para pemilik tidak lagi leluasa mengelola kebun, sementara hasil panen sawit diambil oleh pihak pengelola yang disebut berkaitan dengan KSO Koperasi Sepahat Bersatu.
“Semua dana pensiun yang tidak seberapa ditambah dengan simpanan-simpanan lain, bahkan berhutang atau mengambil kredit, demi bisa memiliki lima atau sepuluh hektare kebun kelapa sawit guna menjamin ekonomi kami sampai sisa-sisa hidup berakhir,” ungkap Romi.
Ia menyebut luas keseluruhan lahan yang dipersoalkan mencapai 331,8 hektare, dan berdasarkan perhitungan yang disampaikan para pemilik, kerugian selama hampir 11 bulan mencapai belasan miliar rupiah.
Romi juga mempersoalkan perubahan pengelolaan lahan yang menurut keterangannya semula diserahkan kepada KSO Koperasi Sepahat Bersatu.
Ia mengklaim setelah enam bulan tidak ada penyetoran kepada Agrinas, pengelolaan lahan kemudian dialihkan kepada KSO PT Agro Mayang Lestari sejak 18 Agustus 2026.
Romi turut mengungkap dugaan keterlibatan pihak perantara yang sebelumnya menawarkan bantuan untuk mengurus pengembalian kebun kepada pemilik.
Ia menyebut pihak tersebut awalnya meminta biaya jasa Rp100 juta, tetapi kemudian diduga justru menjadi perantara pengalihan lahan kepada pihak lain.
“Kami sangat kecewa karena setelah berulang kali melapor ke Agrinas dan menyerahkan berkas-berkas serta surat tanah, tidak mendapat tanggapan yang memadai. Selama 11 bulan kami merasa kehilangan hak atas kebun dengan kerugian mencapai puluhan miliar,” tegas Romi.
Para pemilik berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap status lahan, dokumen kepemilikan, proses penguasaan kembali, serta pihak-pihak yang selama ini mengelola perkebunan.
Mereka meminta agar hak masyarakat yang dapat dibuktikan melalui dokumen kepemilikan mendapatkan perlindungan dan penyelesaian yang adil.
Bagi para pensiunan tersebut, kebun sawit bukan sekadar aset, melainkan sumber penghidupan yang dibangun dari tabungan dan hasil kerja selama bertahun-tahun. rz
